ERASUMBU, BANDUNG – Kadin Indonesia menegaskan bahwa hanya satu Kadin Jabar yang sah, yaitu yang dipimpin oleh Karateker Agung Suryamal. Penegasan ini muncul menyusul selesainya dualisme kepemimpinan di tingkat pusat pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024.
Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub, Anindya Bakrie, telah dikukuhkan secara resmi pada 16 Januari 2025 di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Pengukuhan ini juga menjadi akhir dari konflik internal setelah Arsyad Rasyid menyatakan menerima dan mendukung penuh kepemimpinan Anindya.
Meski begitu, dampak dualisme di pusat masih menyisakan kisruh di daerah. Salah satu yang terdampak adalah Kadin Jawa Barat. Di provinsi ini, muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan garis struktural resmi.
Ketua SC Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Jabar, Dony Mulyana Kurnia, menegaskan kembali bahwa hanya satu Kadin Jabar yang sah, yakni dipimpin oleh Karateker Agung Suryamal. Ia menyebut kehadiran pihak lain, seperti Almer Faiq Rusydi, sebagai tindakan ilegal yang tidak diakui oleh organisasi.
“Saudara Almer tidak memiliki SK dari Ketua Umum sah, Anindya Bakrie. SK miliknya ditandatangani oleh Arsyad Rasyid, yang sudah tidak berlaku sejak pengesahan Anindya sebagai Ketum Kadin 2024–2029,” tegas Dony, Rabu (4/6/2025).
BACA JUGA : Kadin Jabar Siap Dorong Ekonomi Nasional dan Daerah
Kadin Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran resmi yang menolak mengakui kepemimpinan Almer. Karateker Agung Suryamal pun telah melayangkan surat peringatan kepada Almer untuk menghentikan penggunaan atribut Kadin dan mengosongkan kantor Kadin Jabar di Jalan Sukabumi, Kota Bandung.
“Jika sampai SP3 tidak diindahkan, keanggotaan Almer bisa dicabut secara permanen. Ini bentuk ketegasan agar organisasi tidak lagi terpecah,” tambah Dony.
Saat ini, Kadin Jabar di bawah kepemimpinan Karateker resmi tengah mempersiapkan Musprov untuk memilih ketua definitif. Proses itu akan dilakukan setelah konsolidasi internal dinyatakan selesai.
“Kami ingin Kadin Jabar berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi. Maka semua pihak harus tunduk pada kepemimpinan resmi yang sudah sah secara organisasi,” tandas Dony.
