ERASUMBU.COM: Pasca vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan TNI mengakselerasi dan menggencarkan pelaksanaan penandaan dan pendataan ternak.
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian Pujo Setio mengatakan, kolaborasi antara Kementan dengan TNI, serta stakeholder terkait dalam penangan pencegahan dan pengendalian PMK sangat penting. Terlebih, kata dia, PMK harus diatasi bersama untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
“Kami berharap kerja sama ini tetap berjalan bukan hanya PMK tetapi juga pada penyakit menular lainnya,” ujar Pujo di Bandung.
Pengendalian PMK ditegaskannya menjadi salah satu program strategis, karena dampaknya
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian, Pujo Setio menyampaikan, kolaborasi antara Kementan dengan TNI, serta stakeholder terkait dalam penangan pencegahan dan pengendalian PMK sangat penting.
Menurutnya, PMK harus diatasi bersama untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. “Kami berharap kerjasama ini tetap berjalan bukan hanya PMK tetapi ada penyakit menular lainnya,” kata Pujo.
Menurutnya, Pengendalian PMK menjadi salah satu program strategis, karena dampaknya yang luar biasa terhadap perekonomian dan ketahanan, serta kemandirian pangan nasional. Apalagi saat ini, dunia sedang dihadapkan pada ancaman krisis pangan dan energi.
Pujo menambahkan TNI sebagai kekuatan besar dan memiliki personil hingga ke tingkat desa melalui Babinsa, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menyukseskan pelaksanaan pendataan dengan memberikan pengamanan, pendampingan dan pengawalan bagi petugas pendataan yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/ Kota.
Sebanyak 1.932 hewan ternak di Jawa Barat, masih dinyatakan positif penyakit mulut dan kuku (PMK).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hewan yang positif terinfeksi virus PMI tersebut didominasi domba dan kambing menyusul sapi dan kerbau.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sekaligus Ketua Satgas Pengendalian PMK mengatakan, untuk menekan penyebaran virus PMK satgas mendorong percepatan vaksinasi PMK di seluruh Indonesia.
Progres vaksinasi PMK di Jabar saat ini baru mencapai 2 persen, dari total populasi hewan ternak sebanyak 12 juta ekor.
“Di Jabar yang harus didorong itu vaksinasi karena baru 2 persen dari jumlah populasi (hewan ternak),” kata Suharyanto usai rakor penanganan PMK di Kota Bandung.
Suharyanto menyatakan, masalah yang mengemuka pada rakor, hewan ternak positif PMK di Jabar yang belum divaksinasi didominasi oleh domba dan kambing. Itu terjadi karena memang vaksin PMK yang disediakan lebih diprioritaskan untuk sapi dan kerbau.
Mengacu pada hasil rakor tersebut lanjut Suharyanto, Satgas PMK memastikan domba dan kambing di Jabar juga akan menjadi sasaran vaksinasi PMK.
“Selama ini mereka menganggap domba dan kambing tidak divaksin, karena aturannya vaksin untuk sapi dan kerbau. Tapi karena di Jabar yang terbanyak hewan ternaknya kambing dan domba, makanya tadi kita sepakat divaksinasi,” paparnya.
