Erasumbu.com – Banjir yang melanda kawasan dataran tinggi Lembang pada Kamis (24/10) kembali menegaskan lemahnya tata kelola ruang dan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
POLDATA Indonesia Konsultan menilai, bencana ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan bukti ilmiah gagalnya pemerintah daerah menjaga kawasan hulu dan resapan air di Bandung Utara.
Baca Juga: Jabar Kumpulkan Rp 500 Miliar untuk Atasi Banjir di Empat Daerah
Peneliti POLDATA Indonesia Konsultan, Jana Achmad Nugraha, menegaskan bahwa banjir di Lembang adalah anomali yang memalukan.
“Bagaimana mungkin kawasan resapan air justru langganan banjir? Ini bukti nyata KBB gagal total menegakkan Perda Kawasan Bandung Utara (KBU) dan mengurus wilayah hulunya sendiri,” ujarnya.
Jana menyebut, penyebab utama banjir berasal dari drainase yang usang, alih fungsi lahan besar-besaran untuk wisata dan properti, serta sedimentasi akibat erosi yang tak tertangani.
“Lembang sedang sekarat karena diabaikan!” tegasnya.
Jana melihat penyelesaian KBB terkesan tambal sulam dan non-ilmiah. KBB hanya melakukan langkah reaktif seperti pengerukan darurat tanpa audit hidrologi menyeluruh. “Tanpa rekayasa sipil berkelanjutan seperti pembangunan sumur resapan dan polder, banjir akan terus berulang,” ujar Jana.
Jana memandang keberpihakan pada pembangunan komersial. Pemerintah daerah terlalu berpihak pada izin pembangunan yang menggerus zona hijau tanpa kompensasi infrastruktur air. Penegakan hukum terhadap pelanggar tata ruang, kata Jana, harus keras dan tanpa kompromi.
Jana mengakui jarak kendali pemerintahan membuat Lembang kekurangan perhatian dan anggaran khusus. Rehabilitasi drainase tidak pernah menjadi prioritas karena KBB harus membagi fokus dengan wilayah lain.
Pemekaran Kota Lembang Jadi Solusi Mendesak
POLDATA menilai, pemekaran Kota Lembang merupakan solusi logis untuk menyelamatkan ekologi kawasan Bandung Utara.
“Pemekaran bukan ambisi politik, tapi proyek penyelamatan ekologis dan administratif,” ujar Jana.
Jana menegaskan, dengan status kota otonom, Lembang akan memiliki kewenangan penuh untuK menetapkan RTRW yang pro-konservasi.
Selain itu, lanjutnya, kewenangan kota otonom bisa mengalokasikan anggaran mandiri untuk rehabilitasi drainase dan infrastruktur hijau. Termasuk mempercepat penanganan masalah lingkungan dengan birokrasi yang lebih responsif.
“Pemekaran adalah cara kita merebut kembali otoritas atas kawasan konservasi KBU,” tambah Jana.
Baca juga: Yayasan Odesa Anggap Krisis KBU Akibat Kesalahan Pemerintah
POLDATA mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para inisiator pemekaran untuk menjadikan krisis banjir ini sebagai momentum terakhir.
“Pemekaran bukan untuk elit, tapi untuk keselamatan warga dan kelestarian lingkungan Lembang,” tutupnya.
