ERASUMBU, BOGOR – Transaksi non-tunai kini menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan, termasuk di tingkat pedesaan. Dalam upaya mendorong akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa, bank bjb* berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara bank bjb, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari 18 kabupaten dan satu kota di Jawa Barat. Acara yang berlangsung di Jimmers Mountain Resort, Bogor, ini turut dihadiri Kepala DPMD Jawa Barat Dicky Saromi, Kepala Diskominfo dari berbagai kabupaten/kota, dan Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Isa Anwari.
Solusi Digital untuk Desa Modern
Melalui Siskeudes Link yang terintegrasi dengan API Cash Management System (CMS) dari bank bjb, setiap desa diharapkan dapat menjalankan transaksi keuangan secara digital. Sistem ini memungkinkan desa untuk memantau anggaran secara real-time, mengurangi potensi penyalahgunaan dana, dan meningkatkan transparansi.
“Siskeudes Link memberikan kemudahan dalam pencatatan keuangan desa secara digital. Dengan sistem ini, desa dapat melakukan transfer dana tanpa tunai, memantau anggaran secara efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat,” jelas Isa Anwari
Bank bjb juga berperan sebagai bank persepsi yang mengelola seluruh transaksi keuangan desa, memperkuat posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang inovatif.
Untuk memastikan implementasi sistem berjalan lancar, bank bjb berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa. Langkah ini bertujuan agar setiap desa mampu mengoperasikan CMS dengan baik dan memaksimalkan manfaatnya.
“Kami tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga pelatihan intensif untuk perangkat desa. Dengan demikian, operasional keuangan desa bisa lebih optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Isa.
Sistem non-tunai ini, lanjut Isa, memungkinkan desa memiliki kontrol penuh atas pengeluaran dan pemasukan dana, memberikan data akurat yang mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.
Model Desa Digital di Indonesia
Kepala DPMD Jawa Barat, Dicky Saromi, menyambut baik inovasi ini. Melalui digitalisasi keuangan desa, kami dapat mendorong transparansi dan efisiensi di setiap lini pengelolaan anggaran. “Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun desa yang mandiri dan berbasis teknologi,” katanya.
Dengan sistem yang terintegrasi, desa-desa di Jawa Barat diharapkan menjadi model penerapan transaksi non-tunai di Indonesia. Inisiatif ini juga membuka peluang lebih besar bagi bank bjb untuk memperluas inklusi keuangan di pedesaan, termasuk pengembangan ekonomi lokal melalui layanan seperti pinjaman mikro untuk pelaku usaha kecil.
“Penerapan ini tidak hanya mengubah tata kelola keuangan desa menjadi lebih modern, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif,” ujar Dicky
Kerja sama antara bank bjb, DPMD, dan Diskominfo ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa, mewujudkan desa-desa yang lebih mandiri, dan memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke pelosok Jawa Barat.**
