Empat Sorotan DPR Progam MBG: Efisiensi hingga Pengelolaan Sampah

ERASUMBU, JAKARTA – Dalam masa resesnya, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dari kunjungan tersebut, Ledia merumuskan empat catatan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program MBG.

Prioritaskan Sekolah yang Membutuhkan

Ledia menyoroti ketimpangan kebutuhan antar sekolah dalam penerapan program MBG. Beberapa sekolah memiliki mayoritas siswa dari keluarga tidak mampu, sehingga sangat membutuhkan asupan gizi tambahan di pagi hari. Namun, ada juga sekolah yang siswanya berasal dari keluarga mampu dan tidak terlalu memerlukan program tersebut.

“Karena program ini membutuhkan anggaran besar dan belum menjangkau seluruh sekolah di Indonesia, maka perlu pendataan akurat agar MBG diberikan kepada sekolah yang paling membutuhkan,” tegas Ledia.

BACA JUGA : Netty: Program Makan Siang Gratis Perlu Dievaluasi Berkala

Efisiensi Jumlah Paket Makanan

Isu pemborosan juga menjadi perhatian. Di salah satu SMP yang dikunjungi, dari 800 siswa, rata-rata 60 siswa tidak hadir setiap hari. Namun, jumlah paket makanan tetap dikirim sesuai jumlah siswa, yakni 800 paket, sehingga terjadi kelebihan puluhan paket setiap hari.

Jika rata-rata ketidakhadiran sudah diketahui, seharusnya jumlah pengiriman makanan bisa disesuaikan. Misalnya cukup 750 paket. Ini bentuk efisiensi nyata tanpa mengurangi kualitas makanan,” ujar Ledia.

Ia menambahkan bahwa efisiensi ini bisa dilakukan melalui koordinasi sederhana antara sekolah dan dapur penyedia makanan. Untuk sekolah dengan dapur yang lokasinya masih dalam satu kecamatan, laporan jumlah siswa yang hadir bisa dikirim pada pagi hari agar jumlah paket bisa disesuaikan sebelum pengiriman.

Masalah Pengelolaan Sampah Makanan

Program MBG juga menghasilkan volume sampah sekolah yang signifikan setiap hari, mulai dari kulit buah, sisa makanan, hingga kemasan bekas seperti kotak susu. Seiring waktu, sekolah mulai kewalahan dalam mengelola limbah tersebut.

“Beberapa sekolah mengeluhkan tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sampah harus segera diolah, entah melalui kompos, magotisasi, atau metode lainnya, agar tidak menjadi masalah baru,” jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Ia mendorong adanya koordinasi antara sekolah dengan RW, kelurahan, dan pihak terkait agar pengelolaan sampah menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Fokus ke Daerah 3T dan Sekolah Prioritas

Catatan terakhir adalah tentang pemetaan prioritas program MBG, terutama untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang masih memiliki tingkat gizi buruk dan stunting cukup tinggi.

“Daerah 3T sangat memerlukan afirmasi. Pemerintah harus memprioritaskan MBG untuk wilayah tersebut. Setelah itu, program bisa dilanjutkan ke sekolah-sekolah lain yang siswanya berasal dari masyarakat menengah ke bawah,” jelas Ledia.

Ledia mengingatkan pentingnya validasi data dan pemetaan yang akurat agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi solusi bagi peningkatan gizi dan masa depan anak-anak Indonesia.