ERASUMBU, BANDUNG – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan pentingnya peran Kadin Jawa Barat (Jabar) sebagai ujung tombak dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Ekonomi dan Sinkronisasi Organisasi bertema “Strategi Meningkatkan Ekonomi Nasional dan Pengurangan Angka Kemiskinan Daerah” di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jumat (13/12/2024).
“Kadin Jabar menjadi pilar utama yang menopang kestabilan Kadin Indonesia,” ujar Anindya.
Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh Jawa Barat, 24 perwakilan Kadin di Jabar, serta Gubernur terpilih Dedi Mulyadi. Dalam paparannya, Anindya menyebutkan rencana pemerintah pusat untuk mencapai swasembada beberapa komoditas penting pada 2025, seperti jagung, gula, garam, dan bahan pokok lainnya.
“Kadin memiliki peluang besar untuk berkontribusi, terutama dalam sektor penyediaan bahan pokok, pupuk, bibit, dan irigasi. Dengan sinergi yang baik, target swasembada ini dapat tercapai,” katanya.
Ia juga menekankan peran Kadin dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di tengah pembatasan bagi pengusaha besar. Anindya berharap Kadin Jabar dapat mengajak seluruh pihak untuk mendukung program pemerintah, termasuk program pasangan Prabowo-Gibran.
“Saya percaya Jabar dapat berkontribusi besar dalam penyediaan pangan, perumahan murah, dan pendidikan yang lebih baik,” tambahnya.
Ketua Kadin Jabar Caretaker, Agung Suryamal Sutisno, menyoroti pentingnya sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ekonomi.
“Kadin adalah mitra strategis pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan fokus yang kuat, Kadin Jabar dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” kata Agung.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa Kadin Jabar, dengan dukungan Gubernur terpilih dan Wali Kota Bandung, mampu menjadi pusat pendukung program-program nasional.
Dedi Mulyadi: Fokus pada Produktivitas dan Ekonomi Rakyat
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya integrasi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti sektor perumahan, ketahanan pangan, dan pendidikan sebagai prioritas utama.
“Bantuan untuk masyarakat miskin harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, bukan hanya pemberian uang tunai. Berikan fasilitas seperti bibit ternak atau barang dagangan agar mereka mandiri,” ujar Dedi.
Ia juga menyarankan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek yang melibatkan tenaga kerja lokal.
“Pekerjakan tenaga kerja seperti kuli bangunan dan kuli panggul. Latih anak-anak untuk beternak kambing, sapi, atau ikan. Dengan pendekatan ini, ekonomi kita bisa tumbuh hingga 7-8 persen,” katanya.
Dedi mencontohkan kesuksesan pola ini di Purwakarta, di mana ia berhasil mendorong petani untuk aktif bercocok tanam, menggerakkan ibu-ibu ke sawah, dan mendidik anak-anak agar memahami pentingnya kontribusi ekonomi.
Selain itu, ia mengusulkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perizinan dan memfokuskan APBD pada program penggerak ekonomi rakyat.
“Perizinan harus sederhana, dan APBD difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang erat antara Kadin Jabar dan pemerintah daerah, upaya untuk menguatkan ekonomi nasional dan mengurangi kemiskinan di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan optimal.
