ERASUMBU.COM: Anggota DPRD Jabar Lina Ruslinawati mendorong pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal itu penting sebagai langkah agar pemerintah segera membantu peternak untuk mengurangi beban akibat wabah tersebut.
“Komisi II DPRD Jabar bersama-sama mendorong pemerintah membentuk Satgas PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius,” kata Lina.
Di sisi lain, partai Gerindra juga mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian peternak yang sapi-sapinya terinfeksi PMK dan harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK termasuk penyemprotan kandang secara masal.
Anggota fraksi Gerindra DPRD Jabar itu pun akan mengusulkan refocusing jika penanganan PMK terkendala anggaran. Terlebih penanganan masalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat.
“Jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan terjangkut, seharusnya sudah masuk kategori darurat,” kata dia.
Berbagai langkah yang diusulkan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK. Wabah PMK yang meluas seharusnya dinyatakan sebagai pandemi, agar ada keseriusan dalam penanganan PMK.
“Karena itu menetapkan PMK sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus,” kata dia.
