ERASUMBU, CIREBON – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, membantah keras tudingan bahwa ia memerintahkan Kepala Desa Pasir Munjul untuk mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap bencana pergerakan tanah.
“Itu bukan perintah saya. Itu jeritan rakyat. Bukan skenario, bukan arahan,” tegas Ono saat dimintai tanggapan, Selasa (17/6/2025).
Pernyataan itu muncul menanggapi viralnya video Kades Pasir Munjul yang menyampaikan kritik keras terhadap lambannya penanganan bencana oleh pemerintah provinsi.
BACA JUGA: Ono Surono Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat di Cirebon, Semangat Menuju Jawa Barat Bangkit
Kunjungan sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Ono menegaskan, kunjungannya ke Desa Pasir Munjul adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Ia mengaku ingin memastikan negara hadir di tengah warga yang terdampak bencana.
“Saya melihat langsung kondisi warga. Sebanyak 250 orang kehilangan tempat tinggal, 58 rumah rusak berat, dan logistik makanan hampir habis,” jelasnya.
Dalam kondisi darurat seperti itu, menurut Ono, sangat wajar jika seorang kepala desa menyuarakan keresahan dan tuntutan warganya. Ia menegaskan bahwa pernyataan Kades tersebut bukanlah hasil arahan atau kepentingan politik.
“Bayangkan saja, warga belum tahu tinggal di mana, makan apa. Wajar kalau kepala desa bicara lantang demi warganya. Jangan malah dipelintir seolah sedang menjalankan misi politik,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Tak Kenal Dekat dengan Sang Kades
Ono juga menepis tuduhan bahwa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan sang Kades. Ia mengaku baru pertama kali bertemu saat kunjungan tersebut.
“Nama kepala desanya saja saya belum hapal. Bagaimana mungkin saya menyuruh atau mengatur? Tidak ada hubungan khusus, apalagi kepentingan,” ungkapnya.
Fokus ke Warga, Bukan Narasi Politik
Menanggapi berkembangnya isu di media sosial dan sikap pemerintah daerah yang menurutnya berlebihan, Ono menyarankan agar semua pihak fokus pada pemulihan dan keselamatan warga.
“Kalau memang mau bantu, bantu saja. Jangan memviralkan hal-hal yang tidak substansial. Banyak saksi yang hadir di sana—anggota DPRD, BPBD, Tagana, staf desa, dan masyarakat. Semuanya tahu saya hanya bertanya soal harapan, bukan memberi perintah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak ditekan atau dipersekusi hanya karena menyampaikan aspirasi rakyat.
“Kades juga bagian dari rakyat. Mereka punya hak bicara,” pungkas Ono.
