ERASUMBU.COM: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi membuka perdagangan saham.
Pembukaan ditandai dengan Penandatanganan Pencanangan Literasi dan Inklusi Pasar Modal kepada 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar serta pendirian galeri investasi BEI di kantor Pemprov Jabar di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pencanangan literasi pasar modal kepada 1.000 ASN di Jabar ini sebagai bentuk kolaborasi BEI, Pemprov Jabar, OJK, bank bjb dan bjb Sekuritas agar masyarakat, dalam hal ini ASN lebih melek investasi, khususnya pasar modal.
“Diharapkan investasi di pasar modal tidak hanya menjadi aktivitas bagi masyarakat perkotaan, secara inklusi masyarakat umum pun dapat turut meramaikan pasar modal,” kata Uu.
Berdasarkan data BEI, hingga akhir Juli 2023, jumlah investor dalam negeri di pasar modal mencapai angka 11.379.502 Single Investor Identification (SID) dan jumlah investor saham sebesar 4.888.910 SID.
Sementara jumlah investor pasar modal di wilayah Jabar hingga akhir Juni 2023 mencapai 2.513.862 SID dan jumlah investor saham sebanyak 1.025.021 SID.
“Dari data menunjukkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah investor pasar modal yang cukup banyak,” kata dia.
Edukasi dan literasi investasi pasar modal, kata dia, perlu digencarkan seiring era digital yang begitu disruptif, rawan berseliweran di media sosial pihak-pihak menawarkan investasi yang menggiurkan, tapi ternyata berkedok penipuan (investasi bodong).
“Kadang masyarakat bingung memilih dan memilah mana yang memiliki masa depan cerah dan mana yang menipu,” kata dia.
Dia berharap, melalui Galeri Investasi BEI di kantor Pemprov Jabar bisa menekan praktik investasi bodong di tataran masyarakat, khususnya kalangan ASN. Sekaligus semakin mampu menjangkau calon investor baru di Jabar.
Lebih lanjut Uu mengungkapkan pula potensi penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan oleh Pemprov Jabar. Selain masih mencari peluang pendanaan lain yang potensial, hal ini pun masih memerlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat.
“Kami yakin kalau masyarakat sudah tahu tentang obligasi daerah pasti mereka akan semangat,” kata Uu.
(LIN)
