ERASUMBU.COM, KABUPATEN KARAWANG: Untuk memenuhi permintaan pasar dunia sangat besar, Presiden Joko Widodo meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (oreochromis niloticus) di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Kabupaten Karawang, Rabu (8/5/2024).
Peresmian tersebut didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan beberapa menteri terkait.
Modeling budidaya ikan nila salin seluas 80 hektare ini diproyeksikan menjadi percontohan bagi budidaya ikan sejenis di sepanjang kawasan pantura mulai dari Serang (Banten) sampai Banyuwangi (Jawa Timur) seluas 78 ribu hektare.
Selain untuk meningkatkan produksi nasional, ikan nila kini menjadi salah satu komoditas strategis yang bisa menjadi andalan Indonesia di pasar internasional.
Jokowi mengatakan, budidaya ikan nila memiliki ekonomis karena tingginya permintaan pasar dunia senilai USD14,4 miliar atau sekitar Rp230 triliun pada 2024.
“Oleh karena itu besarnya permintaan pasar ini harus kita manfaatkan,” ujar Jokowi.
Modeling budidaya ikan nila salin yang berlokasi di Desa Pusakajaya, Kecamatan Cilebar, bisa menjadi percontohan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan perairan umun khususnya di sepanjang pantura.
Nila salin adalah jenis ikan nila yang dapat dibudidayakan pada perairan payau. Ikan jenis ini memiliki sifat euryhaline yang dapat menoleransi perubahan salinitas dengan rentang yang lebar.
Ikan ini mampu tumbuh dan berkembangbiak pada salinitas 0 – 20 ppt dan masih dapat hidup pada salinitas 35 ppt.
Jokowi mengatakan, keberhasilan modeling budidaya ikan nila salin akan mendorong budidaya serupa di 78 ribu hektare di pantura. Adapun jumlah yang bisa diproduksi dari 78 ribu hektare itu tak kurang dari 4 juta ton per tahun.
“78 ribu hektare ini akan kita siapkan, sekarang buat modelingnya dulu, karena kalau selesai jumlah yang bisa diproduksi tidak kurang dari 4 juta ton per tahun,” ujarnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kawasan budidaya ikan nila di 78 ribu hektare tersebut yaitu sebesar Rp13 triliun. Jokowi menyebut anggarannya akan disiapkan di APBN tahun 2025 dan 2026.
“78 ribu hektare itu kira-kira butuh Rp13 triliun, akan kita lihat yang disini dulu yang sangat visible baru nanti akan saya siapkan di APBN 2025 dan 2026, saya akan bisikin kepada pemerintahan baru nanti agar mimpi besar ini bisa direalisasikan,” tuturnya.
