ERASUMBU, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar menggelar Rapat Gabungan membahas isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di wilayah Jawa Barat. Pertemuan yang digelar Selasa (15/4/2025) di Ruang Rapat Bamus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pelaku usaha yang bergerak di sektor lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna memimpin langsung rapat yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, serta jajaran Kepala Dinas terkait. Pada kesempatan itu, hadir pula Direktur EIGER Imanuel Wirajaya mewakili CEO EIGER Ronny Lukito.
Dalam forum ini, perhatian utama difokuskan pada maraknya alih fungsi lahan yang berdampak langsung terhadap keseimbangan lingkungan di Jawa Barat. Salah satu agenda penting adalah pembahasan tentang penyegelan dan pembongkaran bangunan yang berada di kawasan hutan dan perkebunan, terutama di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah tegas Gubernur dalam menertibkan praktik-praktik yang mengancam kelestarian lingkungan.
“Kami mendukung upaya penertiban terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan dan merusak ekosistem. Harus ada kepastian hukum, kepastian tata ruang, dan kepastian berusaha yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” tegas Ono.
Lebih lanjut, DPRD Jabar juga mendorong dilakukannya inventarisasi bangunan di kawasan hutan yang berpotensi merusak lingkungan.
“Inventarisasi bangunan harus dilakukan, dan jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambah Ono.
Rapat juga menyepakati pentingnya keterlibatan semua pihak dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan. DPRD mendorong agar stakeholder seperti Perhutani, PTPN, hingga masyarakat lokal terlibat aktif dalam program-program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
“Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap semua peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Prinsipnya, kebijakan harus berpihak pada alam dan keberlangsungan hidup generasi mendatang,” ujar Ono.
EIGER Apresiasasi
Direktur EIGER Imanuel Wirajaya mewakili CEO EIGER Ronny Lukito mengapresiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna yang menggelar Rapat Gabungan membahas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan di Jawa Barat, Selasa, (15/4/2025), di Ruang Rapat Bamus DPRD Jabar, jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Suromo, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Eka Santosa, dan para Kepala Dinas terkait.
Direktur EIGER Imanuel Wirajaya mewakili CEO EIGER Ronny Lukito saat Rapat Gabungan memaparkan bahwa Eiger Adventure Land di Bogor dan Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat sudah lengkap secara perizinan dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku.
“EIGER berharap itikad dan langkah-langkah baik EIGER bisa suatu hari bisa dirasakan dan berdampak positif untuk lingkungan dan masyarakat luas,” kata Imanuel Wirajaya.
“EIGER percaya publik dan pihak-pihak yang berwenang nantinya bisa menilai kebaikan dan kebenaran faktual yang sesungguhnya,” ujar Imanuel Wirajaya.
Imanuel Wirajaya menambahkan, apapun yang diarahkan Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat dan Kementerian terkait, pihaknya sebagai warga negara dan perusahaan yang menjunjung tinggi hukum dan patuh akan hukum di Indonesia, akan mengikuti arahan Pemerintah.
“Kita berharap secepatnya dapat bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, karena EIGER mengapresiasi visi dan misi Gubernur Jabar terkait lingkungan,” kata Imanuel Wirajaya, “Namun saya berharap kebijakan dapat dilakukan seadil mungkin,” ujarnya.
Imanuel Wirajaya menambahkan EIGER fokus terhadap ekologi atau alam, etnologi, dan ekonomi, dan pastinya EIGER selalu melestarikan alam.
Di akhir paparannya Imanuel Wirajaya berharap penertiban alih fungsi pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan di Jawa Barat dapat dilaksanakan secara merata.
