ERASUMBU, JAKARTA – Penahanan Sekjen PDIP Hasto Krisyanto menaikan suhu politik dua pekan terakhir. Media Survei Nasional (MEDIAN) melakukan survei untuk mengukur persepsi publik pengguna media sosial terhadap dinamika politik ini.
Direktur Eksekutif MEDIAN, Rico Marbun menyatakan survei ini bertujuan menggali opini warganet terkait situasi politik yang berkembang pesat. Kuesioner disebarkan pada 21-22 Februari 2025 kepada 518 responden di 30 provinsi.
“Situasi politik dua pekan terakhir sangat dinamis. Kami ingin mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap isu-isu yang mencuat. Namun, survei ini hanya mencerminkan opini pengguna media sosial, bukan populasi secara keseluruhan,” ujar Rico di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Penahanan Hasto Kristiyanto
Survei MEDIAN menunjukkan 85,7 persen responden mengetahui isu penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah tersebut, 55,8 persen menilai penahanan tersebut sebagai langkah hukum murni, sementara 26,6 persen menganggapnya sebagai tekanan politik.
“Dari 55,8 persen yang percaya ini langkah hukum murni, sebanyak 44,6 persen setuju sepenuhnya, 13,5 persen menganggap KPK menjalankan tugasnya, dan 11,4 persen menilai ini sebagai penegakan hukum yang adil,” jelas Rico.
Di sisi lain, dari 26,6 persen yang melihat penahanan sebagai tekanan politik, sebanyak 28,3 persen beralasan karena PDIP merupakan oposisi pemerintah, 15,9 persen menyebut faktor konflik antara PDIP dan Presiden Joko Widodo, serta 10,9 persen menuding tekanan dari penguasa.
Survei juga menyoroti instruksi PDIP agar kepala daerah dari partai tersebut tidak ikut retret. Sebanyak 37,3 persen warganet setuju dengan arahan tersebut, sementara 46,1 persen tidak setuju.
Tagar #Kaburajadulu
Survei MEDIAN juga mencatat popularitas tagar #Kaburajadulu. Sebanyak 85,7 persen responden mengetahui gerakan ini, dengan 53,7 persen menyatakan setuju dan 34,9 persen tidak setuju, sementara 11,4 persen tidak menjawab.
Dukungan terhadap gerakan ini didominasi oleh kelompok usia 17-39 tahun. Alasan utama yang dikemukakan adalah sulitnya lapangan kerja (18,3 persen) serta anggapan bahwa pemerintah tidak peduli pada rakyat (16,9 persen).
“Sementara itu, dari mereka yang tidak setuju, 18,2 persen beralasan bahwa gerakan ini tidak bertanggung jawab, sedangkan 13,8 persen menilai setiap masalah pasti ada solusinya,” tambah Rico.
Media Survey Nasional (MEDIAN) merupakan anggota Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) serta terdaftar sebagai lembaga survei dan penghitungan cepat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Januari 2024.
